 |
| Foto: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Bersama Ketua Umum GERINDRA Prabowo Subianto. |
"Ya tentunya juga kita bicarakan,kita sependapat kita ingin suasana Ibu Kota yang baik, sejuk, dan damai. Kita sepakat demonstrasi adalah dijamin oleh UUD dan konsttitusi jadi tentunya menjalankan hak konstitusional pada taat kepada hukum, menjaga dengan sejuk dan damai," ungkap Prabowo ketika dikutip penyataanya dimedia Detik.com usai pertemuan di kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jaksel, Selasa (01/11/2016).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bertukar pikiran dan membahas beberapa masalah dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Termasuk rencana aksi demo 4 November oleh sejumlah Ormas Islam.
Terkait Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang akan ikut serta dalam demo tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Fadli memiliki hak tersebut. Ia tidak akan melarang kader Gerindra apabila memutuskan ikut aksi demo selama sesuai aturan.
"Jadi warga negara dia punya hak, walau dia anggota partai, dia punya hak. Saya bisa keluarkan imbauan, tapi kita Gerindra kita sikapnya jelas, kita harap semua berjalan sesuai dengan ketentuan. Kalau ada hal yang harus diproses melalui hukum, ya sebaiknya harus diproses melalui hukum. Jadi tidak ada masalah, saya tidak akan rigid terlalu larang ini larang itu," ujar Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus itu pun menyatakan bahwa partainya bukanlah partai totaliter. Prabowo memastikan bahwa pilihannya jelas, yaitu keinginan agar suasana tetap sejuk dan damai. Meski begitu ia menegaskan jika ada kadernya yang ikut demo, itu adalah atas nama pribadi.
"Ada yang ingin ikut (demo) dari Gerindra, dia (Fadli) juga ke sana atas nama pribadi karena saya merasa Gerindra sebagai gerakan, sebagai partai politik belum memutuskan untuk turun ke jalan. Kita punya proses, saya punya lembaga partai saya jadi kita harus bersidang, tidak bisa ambil keputusan sendiri," kata Prabowo.
"Jadi tidak masalah, dalam arti mau Fadli Zon atau siapa, anggota kita ada jutaan. Kita tidak punya polisi rahasia untuk awasi. Ini masalahnya hati nurani. Intinya kita sampaikan terus ke pemerintah, kita berikan saran saya," lanjutnya.
Senada dengan Prabowo, Sohibul merasa prihatin namun tak melarang para elit untuk ikut berdemo. Menurutnya, setiap orang termasuk elit politik boleh menggunakan haknya asal tetap menaati hukum.
"Para elit harus menjaga fatsun politik. Memang dinamika sudah terjadi, dikatakan Presiden Jokowi, menyatakan pendapat adalah hak konstitusional warga. Dinamika ini kita sikapi secara proporsional karena dijamin konstitusi dan undang-undang, kami menghimbau pada saudara-saudara kami, menaati hukum," kata Sohibul.
Sohibul juga mengimbau agar semua berjalan tertib dan penegak hukum bisa bertindak secara bijak sesuai aturan.
"Kita sepakat menjaga ketertiban, jangan sampai ada anarkisme. Kita juga cegah jangan sampai ada pihak yang menunggangi untuk kepentingan sesaat. Mudah-mudahan ke depan kalau ini dilalui dengan baik, saya kira bisa jadi pelajaran politik untuk kita semua," sebut Sohibul.
Sebelumnya, Fadli Zon telah mengatakan bersedia untuk bergabung dengan massa aksi pada aksi Bela Islam 4 November nanti. Selain Fadli, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga akan turut serta dalam aksi yang salah satunya dipicu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Ahok terkait Al Maidah 51.
"Pada tanggal 4 November Insya Allah saya akan bergabung dengan bapak ibu sebagai wujud menegakkan hukum secara objektif, profesional dan imparsial," ucap Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10).
Rabu, 02 November 2016
Jurnalis: Asso
Editor: Ginanda