Foto: Politisi Golkar Mantan Ketua DPR Ade Komarudin |
SUARA INDEPENDEN.COM, JAKARTA- Politisi Golkar yang merupakan mantan Ketua DPR Ade Komarudin bercerita soal fitnah-fitnah yang ditujukan kepada dirinya sepanjang tahun 2016. Salah satunya adalah tuduhan menjadi dalang demonstrasi pada 411 dan 212.
Hal ini dikatakannya saat diskusi akhir tahun 2016, Jalan Widya Chandra VIII, Jakarta Selatan. Minggu (25/12/2016).
Akom membuka pembicaraan soal tax amnesty pemerintah yang dikawalnya bersama pemerintah, khususnya dengan mantan Menteri Keuangan yang kini menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, salah satu jalan untuk menyelamatkan perekonomian negara adalah dengan penyelenggaraan tax amnesty. Dalam perjalanannya, tax amnesty ini berjalan lancar secara politik.
"Terakhir saya difitnah macam-macam, saya dapat uang untuk munas Golkar, ada fitnah Akom melakukan negosiasi repatriasi dengan para pengusaha sehingga terhambatnya Undang-undang Tax Amnesty. dan fitnah itu sampai ke presiden. Makanya Akom tidak mendapatkan jadi Ketum Golkar," terangnya.
Fitnah lainnya soal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disebut bahwa dirinya telah mengalihkan mitra komisi VI ke Komisi XI. Akom mengatakan tuduhan itu tidaklah benar. Dirinya menjelaskan, BUMN adalah milik pemerintah secara undang-undang. Namun, kepemilikan itu berdasarkan perintah dari Menteri Keuangan yang dikuasakan kepada pihak BUMN.
Oleh karenanya, pembahasan PMN harus melihatkan dua komisi yaitu Komisi VI dan Komisi XI. "Namanya privatisasi dan penyertaan modal negara sesuai undang-undang dan Undang-undang BUMN itu tentu harus melibatkan komisi XI karena PMN mau pun privatisasi harus disetujui pemilik BUMN (menkeu) sebagai pemilik kuasa," terangnya.
Kasus ini yang kemudian berujung pada usulan Mahkamah Kehormatan DPR untuk memberhentikan Akom dari jabatannya sebagai ketua DPR.
"Jadi bukan memindahkan komisi VI sebagaimana yang dituduhkan, dan saya akan pertahankan ini," kata Akom.
Selanjutnya soal fitnah yang didapatkannya pada demonstrasi pada 411 dan 212. Pada demonstrasi itu, salah satu kelompok yang paling disoroti adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Akom menyebut hubungan dirinya dan HMI sangatlah erat karena dirinya berasal dari organisasi mahasiswa itu.
"Akibat dari itu, kebetulan ada fitnah lagi. Fitnah bahwa saya akan memasukkan mereka pada 212, memasukkan ke gedung DPR untuk menduduki gedung DPR seperti 1998. Nah, saya dituduh seperti itu, fitnah luar biasa dan cukup meyakinkan sebagian orang dan proses pergantian saya dipercepat karena fitnah seperti itu," jelasnya.
"Ini cukup menghiasi perjalanan politik saya. Ini seperti pernak-pernik, makin indah perjalanan politik saya," ucapnya.
Minggu, 25 Desember 2016
Jurnalis: Indah Wahyuni
Editor: Suharno