 |
| Foto: Machatir Muhammad Dongoran M.A |
SUARA INDEPENDEN.COM, JAKARTA- Politik kekerabatan bisa dimaklumi sebagai hak asasi manusia, bila yang bersangkutan memiliki kapabilitas, kompetensi, integritas dan kemampuan human socialisme.
Tingkat kepuasaan rakyat Paluta terhadap kepemimpinan Bahrum Harahap (Ayah Andar) sebgai Bupati Paluta, tentu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Ada yang puas dan tidak puas.
Bagi orang yang berkepentingan, baik bersifat prakmatis ataupun politik, akan melakukan berbagai cara untuk menghalang-halangi anak Bahrum Harahap sebagai salah satu calon bupati Paluta di Pilkada 2018 mendatang.
Seperti diketahui, Issu yang beredar, Andar akan maju di Pilkada Paluta, tidak ada masalah, dan itu haknya.
Sebagai warga negara indonesia, Andar berhak memilih dan dipilih
Namun, sebuah tantangan bagi Andar, jangan sampai membentuk koloni kekerabatan dengan tujuan melanggengkan kekuasaan serta meraup proyek-proyek pemerintah.
Bila tantang diatas tidak bisa dijawab, maka kemungkinan bisa terjadi birokrasi yang tidak transparan dan akuntabel sehingga cenderung terjadinya manipulasi dan korupsi.
Andar yang sedang memimpin Kota Sidimpuan, seharusnya jika ingin betul-betul maju di Pilkada Paluta nanti, agar bekerja semaksimal mungkin, serta mampu melihat keluh kesah dan juga mendengarkan jeritan masyarakat Paluta.
Jangankan Bahrum, Kepemimpinan Jokowi aja tidak semuanya merasa puas, mengkritik tentunya boleh-boleh saja, tapi jangan membatasi hak orang lain, memang kita siapa...?
Intinya, dalam berdemokrasi inikan dari rakyat, oleh rakyat dan akan kembali pada rakyat. Rakyat yang memilih, menentukan dan juga yang akan merasakannya.
Ditulis Oleh: Machatir Muhammad Dongoran, M.A (Ketua HimaPaluta Jakarta dan Sekitarnya)
Senin, 27 Februari 2017
Editor: M. Tarmizi