SUARA INDEPENDEN. COM, JAKARTA- Ambang batas pencapresan (presidential threshold) disepakati dalam UU Pemilu sebesar 20 persen kursi DPR. Ketum Gerindra Prabowo Subianto menilai ambang batas itu sebagai lelucon politik yang menipu rakyat. PDIP menilai ucapan Prabowo itu menunjukkan ambisi besarnya menjadi presiden.
"Di pihak lain, ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi, ini hanya karena ambisi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dimintai konfirmasi, Sabtu (29/7/2017).
Seperti diketahui, Gerindra merupakan parpol yang mendukung PT nol persen. Saat pengesahan UU Pemilu, Gerindra bersama PAN, PKS, dan PD keluar dari rapat paripurna karena menolak PT 20 persen.
Hasto mengatakan semestinya Prabowo menghormati apa yang sudah dijadikan keputusan dalam paripurna. Menurutnya, PT 20 persen sudah pernah diterapkan pada Pilpres 2014.
"Walaupun Pak Prabowo sebagai ketua umum seharusnya juga memahami mekanisme yang ada di DPR. Ketentuan PT ini kan sudah diterapkan sebelumnya. Ini merupakan syarat minimum bagi jalannya pemerintahan," tutur Hasto.
Sebelumnya, Prabowo berbicara soal UU Pemilu yang disahkan DPR. Ia menyebut PT 20 persen sebagai lelucon politik.
"Presidential threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tak mau terlibat," kata Prabowo di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam.
Sabtu, 29 Juli 2017
Jurnalis: Asso
Editor: Budi