SUARA INDEPENDEN. COM, JAKARTA- Dalam rangka menyambut HUT TNI ke-72, Forum Syuhada Indonesia (FSI) mengeluarkan maklumat menyikapi situasi dan kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan NKRI akhir-akhir ini.
Abu Aksan, selaku jajaran ketua FSI mengungkapkan beberapa isu yang berkembang sebagaimana yang masih teringat diantaranya, lepasnya Timur Leste sebagai gagalnya diplomasi, Amandemen ke-4 UUD yang dinilai sebagai pengkhianatan konstitusi, ucap Abu dalam konferensi persnya bersama media, di Markas Besar FSI, Menteng Raya, Jakarta, Rabu (04/10/17).
Pada saat yang sama, lanjutnya, PN Denhag menyatakan Indonesia kalah dalam diplomasi dan harus rela melepaskan Sipadan dan Ligitan. Penjualan aset sebagai bentuk salah urus dalam menerapkan sistem, disintegrasi bangsa akibat bangkitnya komunisme dan maraknya penistaan agama dan tidak adanya hukum yang berkeadilan.
"Maklumat ini juga dikeluarkan kami dalam rangka menjaga NKRI dari disintegrasi. Dengan ini kami mendesak dikembalikannya dwifungsi ABRI/TNI untuk menjaga wilayah kesatuan NKRI," tambah Abu.
"Kami dari FSI, meminta hapuskan komunis, dan tetap pertahankan TAP MPRS TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 dan kembalikan dwifungsi ABRI/TNI, serta menjaga bangsa Indonesia dari sasaran empuk bangsa asing yang mencoba mengadu domba. Harapan kami juga kepada TNI agar menjaga parlemen dan agar mengembalikan UUD 1945. FSI selalu mendukung TNI dalam mempertahankan keutuhan NKRI," harapnya.
Menyoal dengan tuntutannya, FSI akan beraudensi dengan DPR guna mengembalikkan lagi dwifungsi TNI. Sebagaimana yang pernah ada juga terbukti dapat menjaga keamanan dan kestabilan negara tidak seperti sekarang.
Rabu, 04 Oktober 2017
Jurnalis: Ahman deo
Editor: Hamzah